Jakarta - Presiden SBY mendadak menjawal ulang kunjungan kenegaraannya ke Belanda hingga sidang gugatan RMS berakhir. Sebab dalam sidang itu, jaringan RMS menuntut agar Presiden RI ditangkap. Terkait hal ini, Pemerintah Belanda seharusnya malu karena warganya 'menyerang' Kepala Negara RI.
Tindakan SBY untuk menunda keberangkatannya ke Negeri Kincir Angin itu mendapatkan dukungan dari Tim Pengacara Muslim (TPM). Menurut TPM, bila perlu SBY tak hanya menunda, tapi membatalkan saja kunjungannya ke Belanda.
"Kami mendukung SBY untuk menunda keberangkatan, dan bila perlu dibatalkan saja," kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta, kepada detikcom, Selasa (5/10/2010).
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh SBY itu menunjukkan sikap tegas terhadap separatisme dan bentuk-bentuk provokasi kepada agama. Sikap itulah yang telah menarik simpati TPM.
Mahendra menuturkan, pekan lalu dirinya melawat ke Belanda. Di negara tersebut, dia menemui ulah sebagian kecil orang, yakni jaringan RMS, yang mengajukan permintaan untuk melakukan penahanan kepada Presiden RI.
"Ini permintaan gila. Mereka tidak melihat kalau pengadilan itu tidak akan efektif melakukan itu. Jangankan Kepala Negara, orang diplomat saja punya diplomatic immunity apalagi Kepala Negara," tuturnya.
Menurutnya, RMS di Belanda hanya terdiri dari segelintir orang, tidak lebih dari 20 orang. Kebanyakan mereka adalah orang-orang tua yang terbuai janji Belanda saat menjajah Indonesia. Sedangkan anak-anak mudanya menyadari, bahwa NKRI adalah bentuk yang terbaik. Namun karena mereka lahir di Belanda dan jadi warga negara Belanda, maka mereka tidak kembali ke Indonesia.
"Orang RMS di Belanda itu warga negara Belanda. Seharusnya Belanda tahu malu, karena yang dilakukan itu penyerangan warga negara Belanda terhadap Kepala Negara. Tapi itu dibiarkan," sambung Mahendra.
Dia berpendapat, SBY menunda keberangkatannya di menit-menit akhir karena kemungkinan besar di menit-menit akhir juga tidak mendapat jaminan tegas dari Belanda untuk tidak mendukung separatis. Kalau untuk jaminan keamanan, Mahendra yakin, pengamanannya tidak perlu diragukan. Tapi tidak demikian halnya dengan jaminan harga diri bangsa.
"Perlu diplomatic comfort, bukan security. Dan itu sering dilakukan Presiden AS. Kalau tidak ada diplomatic comfort, akan segera dia batalkan. Apa yang dilakukan SBY itu teguran kepada Belanda karena membiarkan warga negaranya mengganggu kedaulatan Indonesia," tutur Mahendra.
Dia menambahkan, apa yang dilakukan SBY adalah langkah tepat menghindarkan gejolak di Tanah Air. Karena apa pun yang mungkin terjadi di Belanda akan terliput dan pada akhirnya tidak bisa menutup informasi. Apa yang dilakukan SBY dinilai tepat karena tidak membuka ruang untuk dipakai sebagai jalan masuk propaganda dan separatisme.
"Di sana SBY bisa jadi bulan-bulanan. Dipojokkan masalah yang dibawa kelompok kecil. Jadi kalau dijawab salah, tidak dijawab pun diputarbalikkan. Tepat yang dilakukan SBY," tutup Mahendra.
SBY membatalkan kunjungannya di menit-menit akhir karena adanya perkembangan situasi di Belanda yang mengusik hatinya. SBY mengatakan, saat dirinya berkunjung di Belanda, akan ada pengadilan yang salah satunya akan memutuskan agar Presiden RI ditangkap saat berkunjung di Belanda. Menurut SBY, pengadilan tersebut mempersoalkan HAM di Indonesia. Tuntutan diajukan oleh sejumlah pihak termasuk RMS.
Rencana kunjungan ini telah direncanakan sejak tahun 2007. Dan tahun ini, agenda kunjungan ke Belanda ini memang telah masuk ke dalam daftar agenda kunjungan Presiden SBY ke luar negeri.
Seperti diberitakan, kort geding (prosedur dipercepat-red) permohonan untuk penangkapan Presiden RI dimasukkan ke Pengadilan Den Haag hari ini, sehari sebelum kedatangan Presiden.
John Wattilete dari RMS berkeyakinan bahwa pengadilan akan mengeluarkan putusan sebelum atau selama kunjungan presiden RI masih berlangsung. Kunjungan Presiden juga akan dimanfaatkan RMS untuk menarik perhatian dengan menggelar demonstrasi di alun-alun Malieveld, Den Haag, pada Kamis (7/10/2010) mendatang.
(detik.com)
